Dari Lima Nama Menteri Ini, Hanya Satu yang Layak Dipertahankan?

53

JAKARTA – Peneliti Alpha Basis Data Riset Indonesia Ferdy Hasiman menilai kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum membuktikan kinerja menggembirakan.

Ferdy menyatakan pandangannya, menyetujui Presiden Joko Widodo yang melempar wacana perombakan kabinet, karena jengkel dengan kinerja para menteri di tengah-tengah perundingan ekonomi terkait pandemi Virus Corona (COVID-19).

“Saya kira Menteri Hukum dan HAM juga tidak menunjukkan pertanggungjawaban menggembirakan. Ada banyak kasus korupsi dan kasus-kasus besar yang baru saja menguap,” ujar Ferdy kepada jpnn.com , Selasa (30/6).

Ferdy kemudian merilis kinerja Kementerian Pertanian. Menurutnya, belum ada perubahan berarti di sektor pertanian yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia.

“Kami dapat menemukan sesuatu yang mengganjal dalam realokasi anggaran percepatan penangan covid-19 di kementan. Celah yang lebar antara anggaran jaring pengaman sosial dan pengamanan pangan, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah, menjamin kepastian pangan selama wabah,” ucapnya.

Lebih baik, coba kapan saja dari pandemi Covid-19 yang merupakan risiko. Karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk menetapkan penularan covid-19 dan menjamin kepastian dana dari sisi stok, harga dan akses.

“Kementan harus menggunakan skenario menentang wabah dengan memastikan persediaan pangan hingga akhir tahun. Jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kenaikan harga pangan,” katanya.

Sementara itu terkait kinerja Menteri BUMN, Ferdy menilai gebrakan Erick Thohir di awal persetujuan sudah cukup menjanjikan.

“Jika disetujui pada dua atau tiga bulan awal pemerintahan Jokowi jilid dua, Erick Thohir termasuk salah satu menteri yang memiliki gebrakan yang cukup bagus. Erick yang berani merombak birokrasi atau eselon yang panjang di kementerian BUMN,” katanya.

Laman: 1 2

You might also like
close